Proses Hukum Acara Pidana

Dasar Hukum

Hukum acara Pidana Indonesia tertera pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Definisi

  1. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana (Pasal 1 KUHP).
  2. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
  3. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana itu.
  4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak  pidana yang terjadi dan
    guna menemukan tersangkanya.
  6. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
  7. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
  8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  9. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  10. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  11. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
  12. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan
    memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  13. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
    a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
    permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
    tersangka;
    b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
    c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
    keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
    diajukan ke pengadilan.
  14. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  15. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
  16. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
  17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
  19. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
  21. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
  22. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Outline Tahapan Peradilan Pidana

  1. Tahap Penyidikan
  2. Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan
  3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim
  4. Tahap Pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan

Tahapan

  1. Pelaporan
    Awal mula pengusutan kasus dimulai dari adanya pelaporan yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak berwenang, seperti polisi. Tiga sumber sebagai awal mula adanya tindakan pidana adalah laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan.
  2. Penyelidikan
    Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa semua orang yang dianggap sebagai saksi, guna mencari tersangka. Dalam tahap ini, belum ada penentuan tersangka. Hasil dari penyelidikan ini adalah berkas-berkas hasil penyelidikan, yang memuat bukti-bukti terkait siapa yang diduga sebagai tersangka.
  3. Penyidikan
    Dalam tahap penyidikan, tersangka sudah ditentukan berdasarkan berkas hasil penyelidikan. Penyidikan dilakukan untuk memastikan orang yang diduga tersangka, benar orang yang menyebabkan perkara tersebut. Penyidik dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, penyidik pegawai negeri sipil (contohnya dalam kasus keracunan makanan, Badan POM dapat berperan sebagai penyidik). Tahapan penyidikan adalah sebagai berikut:

    1. Pemeriksaan tersangka
    2. Penangkapan
    3. Penahanan
    4. Penggeledahan
    5. Pemeriksaan rumah
    6. Penyitaan benda
    7. Pemeriksaan surat
    8. Pemeriksaan saksi
    9. Pemeriksaan di tempat kejadian
    10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan (setelah ada penetapan dan putusan)
    11. Dll.Hasil dari penyidikan adalah berkas hasil penyidikan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian dikirim ke Kejaksaan untuk dipelajari Jaksa, dan ditindak lanjuti.
  4. Penuntutan
    Penuntutan dilakukan oleh Jaksa, apabila Jaksa menyatakan BAP yang telah diajukan lengkap. Tahap ini belum menentukan dakwaan, hanya membaca hasil pemeriksaan. Jaksa menyusun surat dakwaan, yang kemudian akan diajukan ke Pengadilan.
  5. Pemeriksaan
    Sampai tahap ini, berkas yang sudah terkumpul adalah Surat Dakwaan dan Hasil Penyidikan, sehingga ditentukan terdakwa. Proses pengadilan/pemeriksaan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahap ini, perkara didaftarkan dan dilakukan pemilihan Hakim dan Majelis Hakim, diikuti dengan memilih waktu persidangan.

Tahap Persidangan

  1. Pembukaan
  2. Menghadirkan terdakwa
  3. Dakwaan
    Pembacaan dakwaan, yang dibuat JPU. Contohnya: Tindakan saudara Budi adalah mencuri sandal, yang melanggar hukum pasal xxxx. Setelah pembacaan dakwaan, terdakwa ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi. Eksepsi/keberatan dapat disampaikan oleh terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya (pengacara).
  4. Eksepsi
    Eksepsi dapat dilakukan 3 macam, yakni terhadap:
    a. jenis pengadilan
    misalnya: tindakan maling sandal, tapi diadili atas kasus korupsi (saat dakwaan dibacakan).b. tempat pengadilan
    misalnya: kejadian di Jakarta, namun diadili di pengadilan Tangerang. Hal ini menunjukkan wilayah yurisdiksi berbeda, sehingga tidak berhak untuk mengadili orang tersebut.

    Yurisdiksi atau jurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin ius, iuris artinya “hukum” dan dicere artinya “berbicara”.

    c. dakwaan keliru
    misalnya: dakwaan yang dibacakan seharusnya dijatuhkan terhadap Saudara Dodo, namun yang diadili adalah Saudara Budi.

  5. Tanggapan atas Eksepsi
    Setelah pembacaan eksepsi, Penuntut Umum ditanya apakah telah mengerti dan akan mengajukan Tanggapan atas eksepsi. Setelah Penuntut Umum membacakan Tanggapan atas eksepsi, tanggapan tersebut dapat diterima atau ditolak oleh Manjelis Hakim.
  6. Replik
    Penggugat/Pemohon dapat kembali menegaskan gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon, dan juga mempertahankan diri dari sangkalan tergugat/termohon.
  7. Duplik
    Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat/Pemohon.

    Replik dan Duplik dapat dilakukan berulang-ulang sehingga akhirnya Majelis hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

  8. Putusan Sela
    Majelis Hakim membacakan putusan sela. Putusan sela adalah Putusan Hakim, dimana titik ini belum sampai pada materi pokok bahasannya. Hasil putusan sela adalah sebagai berikut:
    a. “Baik, perkara ini akan diteruskan”; atau
    b. “Baik, perkara ini memang tidak dapat dilanjutkan karena kami tidak berhak menindak-lanjutinya dikarenakan xxxxxx”. Bila putusan sela ini dibacakan maka perkara akan dihentikan, atau perkara akan dipindahkan ke pengadilan lain untuk ditindak-lanjuti.
  9. Bila perkara dilanjutkan, Pemeriksaan Pokok Perkara (Pembuktian)
    Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Saksi ada yang dapat meringankan atau memberatkan perkara. Biasanya saksi yang meringankan adalah saksi yang didatangkan terdakwa, dan yang memberatkan biasanya adalah saksi yang diajukan oleh pihak jaksa berdasarkan pemeriksaan polisi atau pihak terkait.
  10. Pemeriksaan Terdakwa
  11. Pembacaan Tuntutan
    Setelah acara pembuktian dianggap selesai, Penuntut Umum kemudian melanjutkan dengan membacakan Tuntutan (requistoir). Contohnya: Menurut saksi Saudari Lia, Saudara Budi berada pada halaman rumah ABC pada pukul 5 subuh, sehingga Budi terbukti melanggar hukum xx pasal xx, dengan tindakannya mencuri sandal.
  12. Pembelaan (Pledoi)
    Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan pembelaan (Pledoi). Setelah pembacaan selesai, Penuntut Umum akan ditanya apakah akan mengajukan Replik.
  13. Replik
    Bila Penuntut Umum ingin mengajukann Replik, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Replik. Setelah pembacaan Replik selesai, terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya ditanya apakah akan mengajukan Duplik.
  14. Duplik
    Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan Duplik. Setelah pembacaan Duplik selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah sebelum keputusan.
  15. Musyawarah Majelis Hakim
  16. Pembacaan Putusan
    Majelis hakim membacakan keputusan hasil musyawarah, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Bila terbukti bersalah maka Majelis Hakim akan membacakan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa. Setelah pembacaan putusan ini, terdakwa disebut sebagai Terpidana.

 

Sumber informasi, selain dari materi yang didapat di kelas mata kuliah Peraturan Pangan dan Perlindungan:

  1. http://www.pn-dumai.go.id/index.php/kepaniteraan/pidana/pidana-proses-persidangan.html
  2. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik–penyelidik–penyidikan–dan-penyelidikan
  3. http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html
  4. http://ptun-jakarta.go.id/?page_id=975
  5. http://www.pa-krui.go.id/tahapan-persidangan/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s