Kasta Hukum di Indonesia

Hukum di Indonesia diatur oleh banyak badan hukum. Setiap ruang lingkup memiliki aturan sendiri, dan badan yang mengeluarkan ketetapan hukum tersebut bisa saja berbeda. Halaman ini akan membahas mengenai urutan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut pembahasannya.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan-Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, BAB III, Pasal 7(1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD ’45)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
  3. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

    Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturann Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

  4. Peraturan Pemerintah (PP)

    Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

  5. Peraturan Presiden (Perpres)

    Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

  6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda)

    Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

UU.png
Gambar 1. Hierarki Hukum Indonesia (Siadari, 2013)

 

Penting sekali bagi kita, warga negara Indonesia, untuk memahami hal ini karena segala sesuatu yang kita lakukan di Indonesia, masih dibawah pengawasan hukum. Kenali dan pelajari hukumnya, hindari pelanggarannya. Salam, Bumbu-Kacang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s