Perpajakan

Dasar Hukum Perpajakan (Umum)

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Udnang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

 

Definisi

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Siapa saja yang harus membayar pajak (Siapa saja yang tergolong Wajib Pajak)?

Berdasarkan definisi pajak, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Oleh sebab itu, yang harus membayar pajak adalah seluruh masyarakat di negara tersebut. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara, maka seharusnya kita masyarakatnya melakukan kewajiban membayar pajak sehingga uangnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara dalam berbagai aspek (idealnya, kalau tidak ada koruptor).

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2(1) menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak luar negeri dan dalam negeri.

  1. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
    1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berbeda di Indonesia lebih dari 18 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
      a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
      c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
      d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
    3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
      menggantikan yang berhak.
  2. Subjek pajak luar negeri adalah:
    1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
    2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jenis-jenis Pajak

Di Indonesia, pajak dapat dibedakan menurut lembaga pemungutannya yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Pusat yakni Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian keuangan. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Pusat

Pajak Pusat meliputi:

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
    Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi/badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi/menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
    Yang termasuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah apabila masuk dalam minimal ciri-ciri berikut:
    a. barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok
    b. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
    c. umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
    d. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
    e. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
  4. Bea Materai
    Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PPB)
    PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

  1. Pajak Propinsi, meliputi:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
    d. Pajak Air Permukaan;
    e. Pajak Rokok.
  2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    g. Pajak Parkir;
    h. Pajak Air Tanah;
    i. Pajak sarang Burung Walet;
    j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
    k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sumber: “Belajar Pajak” (Direktorat Jenderal Pajak, 2012)

Pemilik NPWP

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 2(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Orang yang berpenghasilan dibawah PTKP, tidak perlu memiliki NPWP dan tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh). Kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp54 jtua setahun adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan dan petani, serta pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun. Kelompok lainnya adalah para Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah tinggal diluar negeri selama lebih dari 183 hari dalam setahun dan dipastikan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia (Sumber: http://setkab.go.id/penghasilan-di-bawah-rp-45-jutabulan-tidak-perlu-npwp-tidak-perlu-bayar-pajak-penghasilan/)

Besar PTKP belum tentu sama setiap tahunnya karena PTKP disesuaikan dengan keadaan perekonomian negara pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk memperoleh NPWP, kamu dapat mempelajari syarat dan ketentuannya disini.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, menyebutkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi berikut:

  1. Rp 54 juta untuk diri Wajib Pajak orang pribadi (Status TK0-3; Tidak Kawin)
  2. Rp 4,5 juta tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin (Status K0-3; Kawin)
  3. Rp 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8(1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (Status K/1/0 -3; Penghasilan suami istri yang digabung).
  4. Rp 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Cara Hitung PTKP 2017

soal ptkp.JPGjawaban soal.JPG

Cara menghitung PTKP istri, yang penghasilannya tidak digabung dengan suami, sama dengan cara menghitung PTKP suami yang tanpa memasukkan PTKP istri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

Definisi dan Cara Hitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wjib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut.

  1. Hitung pendapatan totalmu (gaji setahun), dikurangi
  2. Nilai PTKP sesuai dengan status Anda saat ini, dikurangi
  3. Tunjangan biaya jabatan dan iuran pensiun tahun 2016, masing-masing sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan nilai maksimal untuk biaya jabatan dan iuran pensiun masing-masing adalah 6 juta dan 2,4 jtua per tahun (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan)
  4. Selisih dari ketiga nilai diatas merupakan penghasilan netto kamu. Penghasilan netto itu dikalikan dengan tarif pajak progresif yang berlaku saat ini. Berikut Tarif Pajak Progresif yang berlaku tahun 2017:
    pajak progresif.JPG
  5. Hasil perkaliannya adalah besar nilai pajak yang wajib kamu bayarkan setahun (x). Nilai x kemudian dibagi 12 bulan, menjadi besar pajak yang harus kamu bayarkan per bulannya.

    Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan). Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

    Cara perhitungan tersebut berlaku kalau kamu sudah memiliki NPWP. Kalau kamu tidak memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar = 120% * Rp x.

Definisi dan Cara Hitung PPh 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wjib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut.

pph26.JPG
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Ditjen Pajak RI (2015) PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pelajari selanjutnya di:

Pajak Penghasilan Pasal 24

Menurut Ditjen Pajak RI (2015) PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan. Pelajari selanjutnya di:

Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Ditjen Pajak RI (2015) PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak badan. Pelajari selanjutnya di:

Hak-Hak Wajib Pajak

Dengan membayar pajak, tentu Wajib Pajak juga memperoleh hak-nya. Pelajari Hak-Hak sebagai Wajib Pajak lebih lanjut di http://pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak.

Untuk mempelajari pajak lebih lanjut, kamu bisa mengakses peraturannya melalui Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disini.

Advertisements

One thought on “Perpajakan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s