Perizinan: Izin Lingkungan

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 2(1) Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini diperoleh melalui tahapan berikut:
a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL
b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL
c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Definisi

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penangangan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

AMDAL

Yang perlu diketahui tentang AMDAL:

  1. Pasal 3(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
  2. Pasal 3(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib, wajib memiliki UKL-UPL.
  3. Pasal 5(1) Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
    a. Kerangka Acuan
    b. Andal; dan
    c. RKL-RPL
  4. Pasal 8(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi a) tunggal; b) terpadu; atau c) kawasan.
  5. Pasal 10(1) Penyusunan dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain (perorangan, atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal).
  6. Pasal 11(1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
  7. Pasal 13(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 apabila:
    a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
    b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
    c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.

UKL-UPL

Yang perlu diketahui tentang UKL-UPL:

  1. Pasal 13(2) Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal karena lokasi usaha/kegiatannya telah memiliki Amdal atau lokasinya telah terususun secara strategis, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan:
    a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
    b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
  2. Pasal 15(1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.
  3. Pasal 19(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL; tapi dapat menjadi Pemrakarsa (yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan)
  4. Pasal 15(2) Minimal, formulir tersebut memuat informasi seperti:
    a. identitas pemrakarsa
    b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan
    c. dampak lingkungan yang akan terjadi
    d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  5. Proses pengajuan permohonan hingga persetujuan UKL-UPL dapat dipelajari lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 36-41.

Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 23 Jangka waktu penilaian dilakukan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

Dana Penyusunan Amdal atau UKL-UPL

  • Pasal 65 Pemerintah dan dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Penyusunan dibantu oleh instansi yang
    membidangi Usaha dan/atau Kegiatan. Usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.
  • Selain yang disebutkan pada Pasal 65, penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa.
  • Pasal 69(2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Izin Lingkungan

  1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohonan dilengkapi dengan:
    a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL
    b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan (Perizinan Perdagangan)
    c. profil Usaha dan/atau Kegiatan
  3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan (untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal) setelah menerima permohonan Izin Lingkungan tersebut, dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
  4. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diumumkan, dan disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
    Hal-hal terkait Komisi Penilai Amdal dapat dibaca lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Bab V Pasal 54-63.
  5. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Surat Pernyataan Kesangupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Yang perlu diketahui tentang SPPL:

  1. Pasal 3(2) SPPL disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.
  2. Penyusunan SPPL dilakukan oleh Pemrakarsa.
  3. Format surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

sppl.JPG

sppl2.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s