Perizinan Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang “Perdagangan”.

Definisi

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Penerbitan SIUP diatur dalam:
a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/12/2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Perubahan Ketiga atas Peratran Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Yang harus diketahui tentang SIUP

  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
  • Setiap Perusahaan Perdagangan WAJIB memiliki SIUP.
  • Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 4: Perusahaan yang TIDAK DIWAJIBKAN memiliki SIUP adalah seperti berikut.
    a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan
    b. kantor cabang/kantor perwakilan
    c. perusahaan perdagangan mikro

    Kriteria perusahaan perdagangan mikro adalah sebagai berikut:
    1. usaha perseorangan/persekutuan
    2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat
    3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
    Perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan SIUP Mikro.

  • Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Pasal 8: Pihak yang berwenang menerbitkan SIUP adalah:
    a. Gubernur DKI Jakarta
    b. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia kecuali provinsi DKI Jakarta
  • Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Pasal 12: Penerbitan SIUP paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan SIUP (SP-SIUP) dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir (Lampiran III Peraturan Menteri ini).
  • Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Perubahan Pasal 7: SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan berlaku seumur hidup (tidak perlu diperpanjang).
  • Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Perubahan Pasal 16: Pengajuan SIUP baru, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak oleh Perusahaan Perdagangan tidak dikenakan biaya.

Jenis SIUP

  1. SIUP Kecil (warna putih), wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    siup kecil
    Gambar 1. Contoh SIUP Kecil
  2. SIUP Menengah, wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (10 milyah rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    siup menengah.jpg
    Gambar 2. Contoh SIUP Menengah
  3. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

    siup-besar
    Gambar 3. Contoh SIUP Besar
  4. SIUP Mikro, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan mikro.

    siup mikro.jpg
    Gambar 4. Contoh SIUP Mikro

Pendaftaran SIUP

Pendaftaran menggunakan formulir (Lampiran III Peraturan Menteri ini). Informasi pendaftaran lebih lanjut ditentukan oleh wilayah pendirian perusahaan masing-masing.

Jakarta | Tangerang | Bandung | Surabaya | Jayapura | Yogyakarta | Pontianak | Bali | Semarang | Malang | Pekanbaru | Bangka | Samarinda | Padang

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dasar hukum yang mewajibkan setiap perusahaan mendaftarkan dirinya ada dalam:
a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
c. Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Yang harus diketahui dari TDP

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
  • Pendaftaran/Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
  • Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum; dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
  • TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
  • Pembaharuan TDP tidak dikenakan biaya.
  • Perusahaan dapat dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal tertentu seperti yang dicantumkan pada Pasal 14(1) Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007.

Pendaftaran TDP

  • Pendaftaran dilakukan melalui pengisian formulir yang tercantum dalam lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F pada Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 .
  • Formulir yang telah diisi, disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/Kota/Kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan.
  • Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap.
  • Pendaftaran tidak dikenakan biaya.

 

Permohonan penerbitan SIUP dan TDP dapat dilakukan secara simultan (dilakukan dalam waktu yang bersamaan) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.

Pada pasal 4 terdapat daftar berkas yang diperlukan untuk pengajuan permohonan untuk perusahaan perdagangan dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, CV dan Firma, serta perorangan.

Advertisements

2 thoughts on “Perizinan Perdagangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s