Ketenagakerjaan

Dalam membuka sebuah usaha, tentunya kamu akan membutuhkan pekerja, paling tidak 1 orang. Dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia dalam usaha kita, pemerintah telah mengatur kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia melalui beberapa peraturan. Beberapa diantaranya seperti:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

QnA:

  1. Apa bedanya pekerja dengan buruh?

    Sama. Menurut UU No. 13 th 2003, buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  2. Bedanya pekerja dengan tenaga kerja?

    Definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi keutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

  3. Apakah ada aturan mengenai jam kerja?

    UU No. 13 th 2003 Pasal 77
    Waktu kerja yang diizinkan:
    a. 7 jam 1 hari, dan 40 jam 1 minggu, untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
    b. 8 jam 1 hari, dan 40 jam 1 minggu, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

  4. Apakah ada kebijakan khusus untuk pekerja perempuan?

    UU. No. 13 th 2003 BAB X Pasal 76
    Wanita memiliki hak cuti ketika sedang melahirkan, sait, dan haid. Aturan cuti diatur pada Pasal 79. Pekerja yang merupakan Ibu menyusui juga memiliki kesempatan untuk menyusui anaknya dalam waktu kerja, diatur pada Pasal 83. Ketika perusahaan mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 7.00, maka perusahaan wajib memberi makanan dan minuman bergizi, menjaa kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan menyediakan angkutan antar jemput yang berangkat dan pulang (antara pukul 23.00 s/d 5.00).

  5. Apakah ada kebijakan untuk mempekerjakan anak-anak?

    UU No. 13 th 2003 BAB X Pasal 69-75.
    Pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
    Pasal 69 disebutkan bahwa anak berusia 13 s/d 15 tahun diperbolehkan untuk bekerja ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental sosial, dengan memenuhi 7 syarat yang diatur dalam pasal 69(2) diantaranya seperti memiliki izin tertulis dari orang tua, waktu kerja maksimum 3 jam dan waktu kerja tidak mengganggu waktu sekolah.
    Pasal 72 Tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
    Pasal 74 mengatur pelarangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, pelacuran, perdagangan minuman keras atau narkoba, atau pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 500.0000.000,00, dan ditetapkan sebagai tindak pidana kejahatan.

  6. Apakah ada kebijakan untuk mempekerjakan orang dengan keperluan khusus (penyandang cacat)?

    Diatur dalam UU. No. 13 th 2003 BAB X Pasal 67 “Penyandang Cacat”. Perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada pekerjanya yang menyandang cacat.

  7. Bagaimana kebijakan mengenai upah tenaga kerja?

    UU. No. 13 th 2003 Pasal 88-97, yang didalamnya mengatur aturan terkait pengupahan, contohnya seperti:
    a. Jumlah upah minimum, yang nilainya berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
    b, aturan pengupahan ketika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (karena sakit atau tidak masuk kerja karena menikah/menikahkan anaknya/mengkhitankan anaknya/membaptiskan anaknya/ istri melahirkan/istri keguguran/anggota keluarga meninggal).

  8. Bagaimana kebijakan tentang lembur dan upahnya?

    UU No. 13 th 2003 Pasal 78
    Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya wajib membayar upah kerja lembur.
    Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 100.000.000,00. Tindak pidana ini ditetapkan sebagai tindak pidana pelanggaran.

    UU. No. 13 th 2003 Pasal 85
    Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.

    Menghitung Upah Lembur
    Upah Lembur = 1/173*Upah bulanan

    upah lembur1
    Sumber: Hadijah, 2016

    Untuk perhitungan upah lembur dalam kasus lainnya, kamu dapat pelajari disini.

  9. Bagaimana dengan pengembangan potensi diri untuk para karyawan?

    Berdasarkan UU No. 13 th 2003, pasal 12
    (1) pengusaha bertanggung jawab untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
    (2) pelatihan kerja wajib diselenggarakan pengusaha sebagai pemenuhan persayaratan yang diatur Keputusan Menteri.
    (3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

  10. Apakah ada pasal yang mengatur kerja “magang”?

    magang1/ma·gang/ n 1 calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar): 2 calon ahli: ia sudah cukup lama menjadi — di kantor itu;

    Berdasarkan UU No. 13 th 2003, pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
    pemagangan merupakan salah satu sistem pelatihan kerja.

  11. Bagaimana aturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia?

    Penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam UU No. 13 th. 2003 BAB VIII.
    Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, maka perusahaan tersebut wajib memiliki izin tertulis dan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sidahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
    Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang diperkejakkan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
    Tenaga kerja asing yang dipekerjakan memiliki jabatan dan waktu tertentu yang ditentukan oleh Keputusan Menteri.

  12. Apakah sah bila saya ingin mogok kerja?

    UU no. 13 th 2003 Pasal 137-145. Pekerja/buruh memiliki hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai. Sah yang dimaksud artinya ada pemberitahuan secara tertulis kepada pihak pengusaha paling lambat 7 hari sebelum mogok kerja dilakukan, dan pengusaha wajib memberikan tanda terima setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.

  13. Apakah ada aturan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

    Diatur dalam UU no. 13 th 2003 BAB XII. PHK dilakukan bila sudah tidak dapat ditemukan solusi dari permasalahan yang ada, namun sebelumnya harus dilakukan perundingan terlebih dulu.

  14. Apakah bentuk kesejahteraan yang disediakan pemerintah untuk pekerja dan pengusaha?

    Sekarang telah hadir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. BPJS dihadirkan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011.
    Terdapat buku panduan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kamu yang pekerja maupun pengusaha, yang dapat kamu download melalui situs ini.
    Untuk lebih lengkapnya kamu bisa kunjungi situs web BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s